Jakarta // Siberpatroli.co.id — Warga asing yang tinggal di Indonesia memiliki pendapat yang beragam tentang sistem hukum di negara ini. Beberapa di antaranya merasa bahwa hukum di Indonesia masih belum adil dan cenderung dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi.
Ahli hukum, Todung Mulya Lubis, menyebutkan bahwa penegakan hukum di Indonesia sering kali terjebak dalam kepentingan politik, sehingga aturan hukum hanya diterapkan secara selektif alias tebang pilih. Kasus-kasus besar korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan figur-figur politik atau pebisnis besar sering kali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal.
“Penegakan hukum di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Ini sangat memprihatinkan,” kata Todung Mulya Lubis.
Warga asing juga merasa bahwa hukum di Indonesia tidak sama untuk semua orang. Mereka yang memiliki kekuasaan dan uang sering kali dapat menghindari hukuman, sementara mereka yang tidak memiliki kekuasaan dan uang harus menerima konsekuensi yang lebih berat.
Namun, ada juga warga asing yang merasa bahwa Indonesia telah membuat kemajuan dalam penegakan hukum. Mereka menyebutkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum.
Komnas HAM juga telah menyatakan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari implementasi hak berpendapat yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Mereka juga menekankan bahwa hukum tidak boleh dipakai sebagai alat untuk membungkam orang.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami beberapa kasus besar yang menyoroti masalah penegakan hukum, seperti kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan kasus kekerasan yang melibatkan aparat keamanan. Kasus-kasus ini telah memicu protes dan demonstrasi dari masyarakat, yang menuntut keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum.
Pemerintah Indonesia telah berjanji untuk meningkatkan penegakan hukum dan memberantas korupsi. Namun, masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai keadilan dan transparansi yang sebenarnya.
“Hukum di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus berjuang untuk keadilan dan transparansi,” kata seorang aktivis hak asasi manusia.
