JAKARTA // Siberpatroli.co.id – Di tengah arus informasi digital yang kian deras, sebuah paradigma lama dalam dunia jurnalistik kembali mencuat ke permukaan: Lebih baik menulis dengan risiko kesalahan kecil yang bisa dikoreksi, daripada diam dan membiarkan kesalahan besar terkubur dalam kegelapan.
Prinsip ini menjadi diskursus hangat di kalangan praktisi media nasional pekan ini. Diamnya institusi informasi terhadap sebuah penyimpangan sosial atau kebijakan yang keliru, dinilai sebagai bentuk “dosa jariyah” jurnalistik yang jauh lebih berbahaya ketimbang kekeliruan redaksional yang memiliki mekanisme ralat.
Fungsi Kontrol vs Ketakutan Akademis
Ketakutan akan melakukan kesalahan seringkali membuat jurnalis atau aktivis informasi memilih untuk menahan diri (self-censorship). Namun, sejarah mencatat bahwa perubahan besar bermula dari keberanian untuk bersuara, meskipun suara tersebut belum sempurna.
Menurut para ahli komunikasi massa, esensi dari pers bukanlah kesempurnaan tanpa cela, melainkan upaya pencarian kebenaran secara terus-menerus. Jika seorang jurnalis menunggu hingga seluruh data 100 persen sempurna sebelum mengungkap sebuah ketidakadilan, maka momentum untuk mencegah dampak yang lebih luas seringkali sudah hilang.
“Kesalahan dalam penulisan bisa diperbaiki dengan hak jawab dan ralat. Namun, ketika media memilih bungkam atas sebuah kejahatan atau kebijakan yang menindas, maka media tersebut sedang membantu menguburkan kebenaran,” ujar salah satu praktisi pers senior dalam diskusi literasi di Jakarta.
Mekanisme Koreksi sebagai Integritas
Kaidah pers nasional tidak pernah mengharamkan kesalahan secara mutlak, karena jurnalis adalah manusia. Itulah sebabnya Undang-Undang Pers menyediakan ruang bagi Hak Jawab dan Hak Koreksi.
Mekanisme ini justru merupakan bentuk transparansi. Menuliskan sesuatu yang dianggap “salah” oleh pihak tertentu namun memiliki indikasi kebenaran publik, jauh lebih terhormat daripada bersikap apatis. Diamnya pers adalah indikator matinya demokrasi.
Ada tiga poin krusial mengapa “bersuara dengan risiko salah” lebih baik daripada “diam”:
* Membuka Ruang Diskusi: Tulisan yang memancing kontroversi seringkali menjadi pintu masuk bagi fakta-fakta baru yang sebelumnya tersembunyi.
* Mencegah Normalisasi: Dengan menulis, publik diingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jika diam, maka kesalahan tersebut akan dianggap sebagai kewajaran.
* Uji Publik: Informasi yang dilempar ke ruang publik akan diuji oleh ribuan mata. Proses verifikasi kolektif ini tidak akan terjadi jika informasi tersebut hanya disimpan di laci redaksi.
Kesimpulan: Keberanian yang Bertanggung Jawab
Tentu saja, diktum “lebih baik salah tulis daripada diam” bukan berarti melegalkan hoaks atau fitnah. Ini adalah seruan bagi keberanian moral untuk menyuarakan indikasi penyimpangan.
Dalam etika pers, sebuah kesalahan yang diakui dan dikoreksi secara terbuka justru menunjukkan integritas media tersebut. Sebaliknya, diam di saat terjadi kezaliman adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat publik.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan menghakimi mereka yang pernah salah tulis, tetapi sejarah akan melupakan mereka yang memilih diam saat kebenaran butuh disuarakan.
