PALANGKA RAYA // Siberpatroli.co.id – Bumi Tambun Bungai kembali menjadi sorotan nasional. Kekayaan emas yang tertanam di perut bumi Kalimantan Tengah (Kalteng) kini menyisakan dilema besar: menjadi berkah ekonomi bagi masyarakat kecil atau justru menjadi bom waktu ekologis yang tak kunjung teratasi.
Di balik kilau emasnya, publik kini mempertanyakan sejauh mana “nyali” Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menertibkan karut-marut pertambangan, baik skala besar maupun rakyat (PETI).
Dilema Ekologis dan Ancaman Merkuri
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas tambang emas di sepanjang aliran sungai besar seperti Sungai Kahayan dan Katingan telah mengubah rona lingkungan secara drastis. Berdasarkan data dari berbagai organisasi lingkungan, tingkat sedimentasi sungai meningkat tajam, mengakibatkan banjir tahunan yang kian parah di wilayah hilir.
Lebih mengkhawatirkan lagi adalah penggunaan merkuri (air raksa). Meski dilarang keras, penggunaan zat kimia berbahaya ini masih kerap ditemukan di lokasi tambang rakyat. Dampaknya tidak instan, namun ancaman “Minamata” di masa depan nyata membayangi kesehatan generasi Kalteng.
Nyali Aparat di Bawah Sorotan Publik
Narasi yang berkembang di masyarakat seringkali mempertanyakan ketegasan aparat. Publik menyoroti adanya pola penertiban yang dianggap “tebang pilih”.
“Penertiban seringkali hanya menyasar penambang kecil di permukaan, namun aktor intelektual atau pemodal besar (cukong) di balik alat berat kerap tak tersentuh hukum,” ujar salah satu aktivis lingkungan dalam diskusi publik di Palangka Raya baru-baru ini.
Keberadaan alat berat (ekskavator) di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau menimbulkan spekulasi di tengah publik mengenai adanya “restu” atau tutup mata dari oknum tertentu. Komitmen Polri melalui semangat Presisi kini sedang diuji: mampukah mereka memutus rantai pasok ilegal dan menindak oknum yang diduga menjadi “beking”?
Pemerintah di Simpang Jalan
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalteng terus berupaya mendorong legalitas melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Namun, proses administrasi yang dianggap berbelit dan biaya tinggi menjadi tembok penghalang bagi rakyat kecil untuk “naik kelas” menjadi penambang legal.
Gubernur Kalimantan Tengah dalam beberapa kesempatan menekankan bahwa solusi tambang emas tidak bisa hanya dengan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan perut (ekonomi). Namun, tanpa pengawasan ketat, pelonggaran regulasi justru sering dimanfaatkan oleh korporasi yang berkedok tambang rakyat.
Fakta dan Realita yang Diperbincangkan:
* Kerusakan Hutan: Ribuan hektar lahan berubah menjadi lubang-lubang raksasa yang tidak direklamasi.
* Konflik Sosial: Gesekan antara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) resmi dengan warga lokal sering kali berujung pada kriminalisasi warga.
* Pendapatan Negara: Potensi kerugian negara dari sektor pajak dan PNBP akibat tambang ilegal ditaksir mencapai angka triliunan rupiah setiap tahunnya.
Kesimpulan: Butuh Sinergi, Bukan Sekadar Seremonial
Kini, publik menunggu langkah nyata. Penegakan hukum yang berkeadilan, transparansi izin, dan pemulihan lingkungan harus berjalan beriringan. Jika pemerintah dan APH tidak menunjukkan “nyali” yang tegas terhadap pemain besar dan oknum pelanggar, maka tambang emas Kalteng hanya akan menjadi cerita tentang kekayaan yang dikeruk keluar, meninggalkan limbah dan bencana bagi anak cucu di masa depan. (Tim Redaksi Nasional)
