JAKARTA // Siberpatroli.co.id – Tren positif penyelamatan keuangan negara terus berlanjut. Presiden RI Prabowo Subianto, didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, menyaksikan langsung penyerahan denda administratif dan aset negara Tahap VI senilai Rp 11,42 triliun di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (10/04/2026).
Angka fantastis ini merupakan akumulasi dari berbagai instrumen hukum dan pajak yang berhasil ditarik kembali oleh Satuan Tugas Penataan Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta instansi terkait dalam kurun waktu awal tahun 2026.
Rincian Pemulihan Aset Tahap VI
Berdasarkan laporan resmi, dana sebesar Rp 11,42 triliun tersebut bersumber dari lima sektor utama:
1. Denda Sektor Kehutanan : Rp 7,23 triliun.
2. PNBP Penanganan Korupsi : Rp 1,96 triliun.
3. Denda Lingkungan Hidup : Rp 1,14 triliun.
4. Setoran Pajak (Januari–April 2026) : Rp 967,7 miliar.
5. Kontribusi Pajak PT Agrinas Palma Nusantara : Rp 108,5 miliar.
Rebut Kembali Jutaan Hektare Lahan
Tak hanya soal angka di atas kertas, Satgas PKH juga mencatatkan keberhasilan signifikan dalam penguasaan kembali aset fisik.
Sejak Februari 2025, negara berhasil mengambil alih lahan perkebunan sawit seluas 5.888.260 hektare dan lahan pertambangan seluas 10.257 hektare.
Khusus pada Tahap VI ini, pemerintah mengembalikan fungsi kawasan hutan konservasi berupa Taman Nasional seluas 254.780 hektare di wilayah Aceh, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat kepada Kementerian Kehutanan.
Sementara itu, lahan sawit seluas 30.543 hektare diserahkan ke Kementerian Keuangan untuk dikelola oleh Danantara melalui PT Agrinas Palma Nusantara.
Apresiasi Presiden Prabowo
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa konsistensi ini adalah bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas kebocoran negara.
“Hari ini, 10 April, kita kembali menyelamatkan Rp 11,42 triliun. Jika kita akumulasikan dengan pencapaian Oktober 2025 sebesar Rp 13,25 triliun dan Desember 2025 sebesar Rp 6,62 triliun, tren ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan kita bekerja,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden juga menekankan pentingnya pengelolaan aset hasil sitaan agar memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat melalui lembaga pengelola investasi seperti Danantara.
