SAMPIT // Siberpatroli.co.id – Di balik gemuruh mesin industri dan tumpukan pundi-pundi rupiah yang mengalir deras ke kantong para taipan, Kota Sampit sedang menahan napas.
Kotawaringin Timur memang magnet ekonomi Kalimantan Tengah, namun realitanya, kemegahan angka ekspor dan investasi berbanding terbalik dengan nestapa lingkungan yang kian mencekik.
Kontribusi nyata korporasi terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kini dituding tak lebih dari sekadar “lipstik” untuk menutupi wajah bopeng eksploitasi.
Hegemoni Keuntungan di Atas Bangkai Lingkungan
Eksploitasi tanpa henti di sektor perkebunan dan industri lainnya telah menciptakan pola yang mengerikan: Laba dibawa pulang, limbah ditinggalkan.
Masyarakat lokal kini hanya menjadi penonton setia saat kekayaan alamnya dikeruk habis, sementara mereka dipaksa “akrab” dengan bencana ekologi yang mengintai setiap saat.
“Sampit bukan ladang pemuasan syahwat keserakahan.
Kita melihat jalan umum hancur lebur dihantam tonase armada perusahaan, sementara warga dipaksa menghirup debu dan meminum air sungai yang tak lagi murni.
Saat rakyat menagih janji, pengusaha bersembunyi di balik tumpukan berkas birokrasi,” kecam seorang tokoh pemuda setempat dengan nada geram.
CSR: Hanya Kedok Seremonial dan Sedekah Receh
Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Kotim dinilai telah mengalami penyimpangan makna.
Alih-alih menjadi instrumen pemberdayaan berkelanjutan, CSR seringkali hanya dijadikan “alat pembungkam” melalui bantuan sembako atau hiburan murah yang bersifat sporadis. Ini adalah penghinaan bagi keadilan sosial di tanah Mentaya.
Dosa Kolektif Pelanggaran Tanggung Jawab:
* Kejahatan Ekologis: Restorasi lahan hanya menjadi jargon di atas kertas laporan tahunan, sementara reboisasi nyata di area konsesi masih nol besar.
* Predator Infrastruktur: Korporasi membiarkan jalan negara hancur demi efisiensi logistik mereka sendiri, tanpa merasa berdosa membebankan perbaikan pada pajak rakyat.
* Kolonialisme Ekonomi Baru: Ironis melihat desa-desa di sekitar perusahaan (Ring 1) masih berkubang dalam kemiskinan ekstrem di tengah laporan laba bersih yang melangit.
Menanti ‘Taring’ Pemerintah: Jangan Jadi Macan Kertas!
Publik kini tidak hanya menggugat nurani pengusaha, tetapi juga mempertanyakan nyali Pemerintah Daerah.
Tanpa transparansi data aliran dana CSR dan pengawasan yang ‘galak’, regulasi yang ada hanya akan menjadi macan kertas.
Publik menuntut sanksi konkret: Audit total, publikasikan perusahaan ‘bebal’, hingga pencabutan izin bagi mereka yang masih keras kepala.
Sampit sedang berada di persimpangan jalan. Jika dibiarkan, kota ini akan segera berubah menjadi monumen kegagalan peradaban—di mana investasi tumbuh subur di atas makam kelestarian lingkungan.
Sudah saatnya para pengusaha sadar: Keuntungan yang diraup dari tanah yang hancur dan air yang tercemar adalah bentuk pengkhianatan terhadap kemanusiaan.
