Pasalnya, Keputusan Gubernur Sumatera Utara atas Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi Nomor :541.11/1707, tanggal 26 Desember 2020 pertambangan Galian C Jenis Pasir, milik Saddam Tanjung, Seluas 6,28 Ha, yang beralamat di Nagori Rejo Tani, Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, sudah sangat meresahkan dan mengecewakan masyarakat yang berada dilokasi tangkahan khususnya dan pada umunya Masyarakat yang berada di Kecamatan Bosar Maligas dan Kecamatan Bandar.
Kekecewaan rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto tampak terlihat saat aksi demo masyarakat yang berlokasi di sekitaran tangkahan pasir, sesuai dengan Plang Perizinan yang terpasang dilokasi Nama pemiliknya SADDAM TANJUNG warga Pematang Siantar, alamatnya Nagori Rejo Tani Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, sedangkan lokasi sebenarnya beralamat di Huta Kucingan Nagori Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.
Menurut masyarakat yang tidak bersedia namanya dipublikasikan mengatakan tangkahan pasir yang sedang beroperasi ini dijalankan oleh oknum TNI itu, dinilai tidak memiliki manfaat yang baik dalam mengembangkan dan memenuhi perekonomian masyarakat.
Saat demontrasi berlangsung, hari Kamis, tanggal 5 Februari 2025, masyarakat Nagori Sei Mangkei tepatnya di Balai Nagori Sei Mangkei (bukan rejo tani-red) meminta dan mendesak agar Pemerintah Nagori segera menutup tangkahan pasir di Huta Kucingan Nagori Sei Mangkei dan Presiden Prabowo melalui Gubernur Sumatera Utara harus mencabut dan membatalkan seluruh izin tangkahan pasir milik Saddam Tanjung yang berada di Nagori Sei Mangkei , Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, karena dinilai telah melakukan penipuan publik pada saat mengurus perizinan.
”abang lihat lah kami aja warga sekitar tidak di beri pasir, padahal pasir yang kami angkut dari tangkahan ini kami bayar bukan gratis,dan pasir yang kami angkut untuk kepentingan pembangunan milik masyarakat di kampung kampung,” ucap warga.
“tangkahan itu hanya mementingkan angkutan operasional perusahaan yang ada di KEK Sei Mangkei dan Perusahaan OBOR yang berada di Kampung Jawa, tidak memikirkan masyarakat bawah, sudah tidak mau bermasyarakat jalan kami rusak, untuk itu kita minta agar tangkahan itu ditutup saja, karena izin nya pun sudah bermasalah, kalau pangulu ya senang aja tangkahan itu buka, diakan dapat jatah setoran permotornya,” ucap masyarakat.
Sementara itu KL Simanjutak S.H selaku pemerhati lingkungan mengatakan bahwa tangkahan pasir yang berada di Huta Kucingan Nagori Sei mangke itu sudah layak ditutup, berikut penyebabnya dari hasil pantauan kami, diantaranya :
1.IUP yang selalu menjadi acuan mereka beroperasi tidak sesuai antara izin tertulis dengan alamat yang sebenarnya, salah tempat atau beda lokasi yang tertulis pada izin alamatnya Nagori Rejo Tani Kecamatan Bosar Maligas, sedangkan lokasi sebenarnya Huta Kucingan Nagori Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas, hal itu tidak di benarkan.
2.Pemegang IUP bukan pemilik yang tertulis pada perizinan bernama Saddam Tanjung, melainkan Oknum TNI, hal itu menyalahi aturan dan tidak dibenarkan.
3.Tangkahan tidak memiliki jalan perusahaan sendiri, sehingga menggunakan jalan masyarakat dan jalan BUMN PTPN3 itupun tidak dibenarkan.
4.Dinas perizinan bisa membatalkan izinnya atau menarik izin tersebut bila perusahaan itu sudah mengganggu lingkungan dan sudah sangat meresahkan.
Dari beberpa poin tersebut hendaknya tangkahan pasir tersebut di hentikan oprasinya, benahi dulu izinya kalau memang mau beroprasi kembali, utuk menghentikan itu Polres Simalungun CQ Kasat Reskrim segera ambil tindakan untuk melakukan penertiban.
“kalau dengan tangkahan milik masyarakat biasa saya lihat cukup galak dan tegas Kasat Reskrim Polres Simalungun ini untuk melakukan penertiban, kenapa pada tangkahan yang ada di Kucingan ini terlihat melempem, apa karna pengelolanya OKNUM TNI, atau dapat setoran, Polisi harus adil dong, kenapa harus takut kalau mau di tertibkan ya tertibkan semua jangan ada anak tiri anak kandung,”. tegasnya.
Referensi baca :
Catatan Redaksi :
Apabila ada pihak pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email media siberpatroli.co.id atau nomor handphone yang ada dalam box redaksi.
