Siberpatroli.co.id // MEDAN – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Sumatera Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Keamanan adalah Hak Rakyat: Strategi Bersama Memberantas Begal dan Premanisme” di Medan, Senin (8/6/2026).
Agenda ini digelar sebagai bentuk respons atas maraknya aksi kriminalitas jalanan yang meresahkan masyarakat.
Ketua DPD GMNI Sumut, Michael Situmeang menegaskan, menciptakan ruang publik yang aman merupakan tanggung jawab bersama.
Sebagai tindak lanjut dari diskusi ini, pihaknya berkomitmen untuk turun langsung melakukan edukasi ke masyarakat.
”FGD ini adalah bentuk kepedulian GMNI Sumut melihat situasi, khususnya di Kota Medan hari ini.
Kami bakal turun langsung ke masyarakat guna mengedukasi warga agar tidak memberikan ruang sedikit pun bagi para pelaku begal dan premanisme,” ujar Michael di sela-sela kegiatan.
Dalam kesempatan tersebut, Michael didampingi oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi Kristianus Dachi, serta Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum Berry Sitohang.
Dukung Penuh Langkah Kepolisian
Michael menyatakan, GMNI Sumut mendukung penuh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dan jajaran untuk mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku kejahatan yang mengancam nyawa serta harta benda masyarakat. Ia menilai, asas keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama.
”Jangan ragu memberikan tindakan tegas dan terukur jika sudah membahayakan keselamatan jiwa.
Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto).
Kami memberikan dukungan moral kepada aparat penegak hukum agar tetap berkomitmen memberantas kriminalitas,” tambahnya.
Rekomendasi Berupa Policy Paper
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum DPD GMNI Sumut, Berry Sitohang menyebutkan bahwa mahasiswa sebagai elemen masyarakat sipil memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga ketertiban umum.
Hasil dari FGD ini nantinya akan dirumuskan menjadi sebuah rekomendasi tertulis berupa policy paper untuk diserahkan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) dan aparat penegak hukum.
”Kami akan memetakan variabel-variabel penyebab masih maraknya kriminalitas.
Masyarakat, mahasiswa, dan aparat memiliki tanggung jawab yang sama.
GMNI akan terus mengawal dan membersamai aparat penegak hukum dalam memberantas premanisme,” kata Berry.
Soroti Faktor Sosial dan Ekonomi
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kristianus Dachi menambahkan, faktor pemicu utama tindakan kriminal sering kali berakar dari masalah ekonomi dan lingkungan sosial yang kurang mendukung.
Meski pemerintah dan kepolisian telah memberikan perhatian khusus, Dachi menilai pendekatan preventif dari jalur edukasi kepemudaan tetap harus digalakkan agar para remaja tidak terjerumus dalam aksi kejahatan jalanan.
”Sebagai mahasiswa, tugas kami adalah memberikan penyadaran bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan norma sosial.
Jika alasannya adalah pencarian jati diri, masih banyak wadah positif dan produktif yang bisa dilakukan tanpa harus merugikan orang lain,” pungkas Dachi. (Tim)
